Diduga Impor, Beras dan Gula Dilarang ke Natuna

000001

SI, Jakarta – Sekretaris Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsir mengaku kecewa atas sikap Bea dan Cukai (BC) Tanjungpinang yang melarang pendistribusian beras dan gula dari Tanjungpinang ke Kabupaten Natuna.

Akibatnya, masyarakat Natuna tidak dapat menikmati beras dan gula dengan kualitas baik.

“Dampaknya masyarakat Natuna mengeluh karena beras dan gula dari Tanjungpinang tidak bisa lagi dibawa ke Natuna, karena diduga barang dari luar negeri,” ujar legislator Natuna tersebut.

Menurut Sofyan, mutu beras dan gula yang kemudian didatangkan dari Kalimantan Barat, tidak sebaik beras dan gula yang dikirim dari Tanjungpinang.

Untuk itu, ia berharap pemerintah meninjau kebijakan yang melarang distribusi beras dan gula ke Natuna tersebut.

“Kebijakan itu juga tidak berpihak kepada masyarakat, karena jelas ini menyusahkan masyarakat,” tegasnya.

Dengan memasok komoditi dari Kalimantan Barat, hal itu justru akan berdampak baik bagi perekonomian daerah lain.

“Artinya, uang Kepri dibawa ke Kalbar,” ujarnya.

Padahal menurutnya, masyarakat tempatan ingin meningkatkan pendapatan daerah Kepri karena banyak efek ekonomi yang menguntungkan dari pendistribusian sembako ini terhadap masyarakat dan daerah. “Intinya kami sangat sangat kecewa dengan bea cukai,” ujarnya.

Sementara terkait itu, Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kota Tanjungpinang, Pongky HB membantah jika pihaknya melarang pendistribusian beras dan gula dari Tanjungpinang ke Kabupaten Natuna.

“Kami tidak pernah melarang, karena kami hanya melakukan pengawasan apakah beras dan gula yang dikirim merupakan produk impor atau lokal,” ujar Pongky ditemui di kantornya.

Pihaknya, kata dia, hanya melakukan pengawasan terkait prosedur dan peruntukan komoditi tersebut.

Jika beras dan gula tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat Kepri, maka bea cukai tidak pernah melarangnya.

“Kecuali ternyata dijual lagi ke luar daerah, serta ketika barang itu berasal langsung dari luar negeri, itu yang tidak diperbolehkan,” terangnya.

Ia melanjutkan, impor juga pada dasarnya tidak dilarang. Tapi tidak semua perusahaan bisa melakukannya.

Melainkan perusahaan yang memang memiliki kuota dari Kementerian Perdagangan. Seperti PT Perkebunan Nasional (PTPN), Bulog atau badan usaha lain yang memiliki kuota.

“Jika produk impor tersebut ditemukan dan beredar di Tanjungpinang, itu mungkin rembesan dari Batam, karena Tanjungpinang tidak memiliki kuota untuk melakukan impor,” ujarnya.

Perihal pasokan yang sedikit ke Natuna, menurut Pongky kemungkinan hal itu memang disebabkan pasokan yang berkurang.

“Jadi kami memang tidak pernah melarang. Kami juga belum pernah menyita beras dan gula,” ujarnya.

(batampos.co.id)