Isu Kesehatan sebagai Technical Barrier Impor Gula

agus pakpahan

Pemerintah harus mulai cerdik agar industri gula nasional tetap bertahan dan menjadi satu-satunya bahan baku pemanis TANPA PERLU IMPOR. Salah satu langkah cerdas yang semestinya dilakukan pemerintah adalah dengan mengemas isu kesehatan dalam konsumsi gula. Berdasarkan data dari sebuah jurnal internasional berjudul “Global Prevalence of Diabetes” disebutkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah tertinggi kasus diabetes tahun 2000-2030.

Agus Pakpahan, Ketua Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gaperindo) menilai Indonesia belum memulai hidup sehat. Menurutnya, di negara maju sudah mulai menurunkan konsumsi gula karena bagian dari karbohidrat. Seperti diketahui, di luar negeri sendiri seperti di Denmark, sudah diberlakukan pajak kegemukan bagi mereka yang mengalami obesitas. Kandungan gula sendiri—jika berlebihan—menjadi salah satu penyumbang obesitas.

“Data menunjukkan setiap mengurangi 10-20% konsumsi sugar and sweetener beverage akan menurunkan 1,8-3,4% diabetes dan mengurangi 0,5 -1% penyakit jantung. Sekarang banyak negara mempersiapkan gula sama seperti tembakau,” kata Agus yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Mantan Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan tahun 2005-2010. Melalui data kesehatan ini, Agus menangkap ada kesempatan bagi pemerintah untuk bergerak visioner. Ke depan menurutnya, isu peningkatan produksi gula harus dikemas lebih luas lagi dengan Human Development Indeks (HDI). “Pikiran kita ke depan artinya, di samping memproduksi gula juga harus dikaitkan dengan isu kesehatan seperti di HDI yang dikaitkan dengan kesehatan. Jadi tidak semata-mata swasembada,” tegas Agus.

Buah dari mengemas isu kesehatan terhadap produksi gula tentu nantinya akan ada di tingkat konsumsi yang tidak terlalu tinggi sehingga cukup mengandalkan produksi gula dalam negeri. Teori domino ini tentu juga akan berdampak signifikan pada pendapatan petani tebu yang memiliki posisi tawar (bargaining position) semakin tinggi.

Arah dari kebijakan ini kata Agus tentu saja untuk menahan impor masuk atau menjadi technical barrier untuk impor (gula). “Ada health issue dan profit issue, mana yang harus kita utamakan? Dalam konteks Negara Pancasila tentu health issue,” tandas Agus. Tentu saja untuk mencapai tingkat ini menurut Agus harus segera dibenahi Pabrik Gula yang efisien dan produktivitas tinggi.

 

(Cici W)