KONSPIRASI KEMAKMURAN GULA

Aris Toharisman

Oleh :

Aris Toharisman

atoharis@yahoo.com

Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)

Untuk kesekian kalinya pada 17 September 2013 lalu ribuan petani tebu melakukan unjuk rasa atas maraknya peredaran gula rafinasi di pasar bebas.  Mereka demo di depan kantor Departemen Perdagangan di Jakarta. Petani minta agar peredaran gula rafinasi diawasi supaya  tidak masuk ke pasar konsumsi yang menyebabkan penurunan harga gula kristal putih (GKP).

Protes terhadap masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi masyarakat, yang berdasarkan aturan diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman, bukan kali ini saja. Unjuk rasa serupa hampir berulang setiap tahun, terutama pada saat harga GKP rendah.

Penetrasi gula rafinasi tampaknya sulit dihindari. Pengawasan atas pelanggaran distribusi tidak cukup memadai dan bahkan relatif lemah. Di pesisir timur Sumatera, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, gula rafinasi dengan mudah  ditemukan di warung dan toko-toko.  Peredarannya sangat bebas serta kasat mata. Mungkin saja itu gula impor ilegal.

Saat ini ada 11 pabrik gula rafinasi dengan total kapasitas terpasang hampir 5 juta ton, sementara kebutuhan  hanya 2,5 juta ton setahun.  Jadi logis kalau keinginan untuk  menambah produksi agar pabrik tidak idle capacity selalu muncul. Apalagi, 62 pabrik GKP berbahan baku tebu lokal masih belum bisa mencukupi konsumsi gula masyarakat sebanyak 2,8 juta ton. Seiring dengan pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat, kebutuhan gula akan terus meningkat. Tarikan pasar ini yang menggoda gula rafinasi masuk ke pasar.

Derita Terus Melanda

Harga GKP rendah bukan semata-mata karena rembesan gula rafinasi. Mesti diakui, penggunaan bahan baku gula mentah impor dengan harga lebih murah untuk rafinasi, akan  menghasilkan gula  yang lebih murah dibandingkan  GKP. Gula mentah yang umumnya dihasilkan negara produsen gula relatif efisien seperti Brazil, India, Thailand dan Australia memang sulit disaingi produsen gula lokal. Tampaknya hingga beberapa tahun ke depan, biaya produksi gula kita masih akan lebih tinggi dibanding negara-negara di atas.

Harga patokan petani (HPP) GKP  tahun ini yang sama dengan tahun lalu sebesar Rp 8.100 per kg,  juga disinyalir menjadi penyebab rendahnya harga GKP. Permintaan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) menjelang awal  giling agar HPP ditetapkan  Rp 9.800 per kg tidak disetujui Departemen Perdagangan. Mungkin argumennya untuk menjaga stabilitas harga di pasar dan menekan inflasi.

Soal harga baru satu cerita. Derita petani bermula dari iklim yang tak bisa diduga.  Hujan berkepanjangan terjadi ketika sebagian besar PG memulai awal giling pada Juni 2013, bahkan terus berlanjut hingga pertengahan Agustus.

Hujan selama musim giling tebu jelas menambah biaya. Ongkos tebang dan angkut tebu naik, biaya prosesing gula membengkak, sementara gula yang dihasilkan berkurang. Keuntungan petani pasti  turun dan bahkan diambang kerugian.

Harga yang diharapkan jadi penyelamat cenderung turun hingga Rp 9.000 per kg. Padahal sebelumnya harga gula bertengger pada kisaran Rp 11.000 sekilo. Kondisi ini benar-benar membuat petani kelimpungan.

Solusi Kemelut

Protes petani tebu atas persoalan merembesnya gula rafinasi dan harga gula rendah, merefleksikan carut marutnya persoalan gula selama ini.  Hasrat mencari rente dari impor gula sampai batas tertentu telah menggelapkan mata beberapa oknum.  Hitungan neraca kebutuhan gula sering berbeda diantara para stake holder dan ujung-ujungnya impor gula melampaui kebutuhan. Lagi-lagi luberan gula masuk ke pasar.

Di sisi lain, produsen GKP harus meningkatkan produktivitas dan efisiensi.  Alokasi sumberdaya, baik dalam bentuk pemanfaatan lahan, prasarana produksi, dan aset lainnya, harus dioptimalkan.   Sayangnya, upaya tersebut belum banyak kelihatan. Roadmap Swasembada Gula dan Revitalisasi Industri Gula tidak bisa diimplementasikan sepenuhnya.  Swasembada gula  tampaknya masih sekedar wacana dan jauh dari realita.

Persoalan diatas sebenarnya bisa diselesaikan asal ada kemauan.  Pertama, kalau separasi pasar gula rafinasi dan GKP  tetap dipertahankan, kuota impor gula mentah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jangan ada over kuota impor, apapun alasannya. Kedua, harus ada ketentuan yang jelas dan terukur atas alokasi jumlah impor raw sugar untuk idle capacity, commissioning test, dan keperluan khusus. Ketiga, harmonisasi kebijakan gula harus dilakukan. Tarif impor gula mentah sebaiknya fleksibel dan diserasikan dengan fluktuasi harga gula mentah sehingga harga jual gula rafinasi tidak berada dibawah HPP GKP. Kebijakan ini harus benar-benar dikaji agar tidak merugikan semua pihak, khususnya industri mamin.  Keempat, dalam jangka panjang dikotomi pasar gula perlu dihilangkan karena akan sulit dipertahankan.  Pembatasan akses masyarakat  terhadap gula yang berkualitas lebih putih dan bersih jelas menghalangi hak konsumen.

Akar masalah persoalan gula sebenarnya  mudah dibaca, hanya solusi tuntasnya tak pernah ada. Meminjam istilah Vickinisasi, mungkin Pemerintah harus lebih sungguh-sungguh membangun konspirasi kemakmuran.antara pabrik gula rafinasi pabrik GKP, petani tebu, konsumen dan industri pengguna gula lainnya. Jika tidak, industri gula nasional  akan labil ekonomi.