PTPN VII Percaya Diri Rendemen 9

logo-ptpn7.jpg

SI, Jakarta– Harga Patokan Petani (HPP) sudah ditetapkan. Rendemen 80% ditentukan oleh petani di sisi on farm pun menjadi semakin mati gaya dengan berlakunya HPP sebesar Rp8250 ini. PT Perkebunan Nusantara VII juga ikut menyayangkan penerapan tersebut. Menurut M. Natsir, Direktur Produksi PTPN VII, persoalan HPP masih menjadi masalah dilihat dari besarnya biaya on farm. “Bagaimana bisa muncul (rendemen) 8,07? Petani mana pernah merasakan rendemen segitu, paling besar 7. Kita kan ini untuk mensejahterakan petani tebu, bisa-bisa PG di Jawa mati,” ujar Natsir. Soal HPP, kata Natsir, sebaiknya ditinjau dari rendemen milik petani yang notabene pemilik terbesar perkebunan tebu yang memusat di Jawa. “Kasihan petani kalau begini. Kalau dulu sebelum era 90an ke bawah, harga gula itu acuannya kan pakai harga gabah atau sekian kali dari harga beras,” tandas Natsir. Petani, ujar Natsir lagi, belum bisa mengikuti skema nasional dengan penetapan rendemen 8,07. “Yang pasti usulan dari Kementan itu yang harus direspon, terutama dari asosasi petani,” tandasnya lagi.

Meski masih menyisakan polemik namun tetap harus menjadi lompatan semangat bagi setiap pelaku industri gula utamanya petani dan Pabrik Gula (PG). Begitu juga dengan PT Perkebunan Nusantara VII yang tak kalah semangatnya dengan memulai giling lebih awal dari PG di Jawa. Tak tanggung-tanggung, rendemen tinggi juga dipatok oleh PTPN VII sebesar 9 khusus untuk PG Bunga Mayang. Hanya saja, satu PG lainnya masih berada di angka rendemen 7,5 hingga muncul angka rerata PG milik PTPN VII berada di kisaran 8. “Yang pasti tahun ini selama PTPN VII punya pabrik gula, kami sudah punya rendemen 9 untuk PG Bunga Mayang,” kata M. Natsir bangga. Menurutnya, usaha revitalisasi terus dilakukan berkala baik dari sisi on farm dan off farm. “Kami terus berbenah misalnya saja dari sisi on farm dengan membuat lumbung tebu,” tandasnya lagi. Sementara itu, dari sisi manajemen Tebang Muat Angkut (TMA), Natsir mengakui bahwa persoalan yang kerap menjadi hambatan distribusi tebu ke Pabrik Gula secara luas menjadi masalah meski PTPN VII mengaku sudah berusaha maksimal.

(C2)